KNPBNEWS, TIMIKA--- Komite Nasional Papua Barat sebagai media nasional bangsa West Papua, kembali mediasi Rakyat Papua bersama dengan penanggungjawab Politik Parlemen Rakyat
Daerah Mimika (PRDM), melakukan Aksi ibadah mendukung DOA Status West
Papua dalam Pertemuan terahir Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasifik
Island Forum (PIF) yang ke 64 di Papua Nigunea (PNG) pada hari jumat 11
September 2015 hari ini.
Kegiatan Ibadah berjalan aman dan lancar dipimpin oleh Zet Warisio Teks Alkitab (Matius 28:16-20), “Perintah Untuk memberitakan Injil Kebenaran” sudah
163 Tahun lama injil kristus sudah berkemah di tanah Papua, tapi orang
papua tidak percaya dengan Injil, orang papua kehilangan jadi diri.
Sehinga kita harus menerima berjalan berjuang bersama Tuhan Yesus, semua
masalah bisa diselesaikan, karena Yesus adalah Jawaban hidup bagi orang
yang percaya kepada-NYA. kata firman Tuhan.
Kami segenap bangsa Melanesia di Papua barat turut mendukung apapun keputusan PIF atas tiga Usulan rakyat Papua, Pertama, Mendorong atau mengangkat isu self determination (Hak Penentuan Nasib Sendiri) menuju deklonisasi PBB. Kedua, Masalah pelanggaran Ham yang terjadi di atas tanah Papua, dan Ketiga, Bentuk tim atau misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya.
KNPB
dan Prd juga mengucapkan terimasih kepada Negara-negara, LSM, NGO,
Ormas belahan dunia, yang mendukung penderitaan rakyat bangsa Papua.
Terbukti mulai tanggal 7 September 2015 sampai 11 september dalam
Pertemuan PIF di PNG. Masalah Papua juga menjadi Isu Utama dibahas di
PNG.
Ketua
Umum Knpb Steven, kepada rakyat Papua khusunya di Timika kami akan
menerima keputusan apapun diampil dalam pertemuan PIF, suka atau tidak
suka kami tetap menerima dengan besar hati. Steven minta rakyat Papua
harus siap sebelum Tim Pencari fakta Pelanggaran Ham Papua datang ke
teritori West Papua.
Jika
orang papua ingin merdeka harus bekerja keras tidak main-main, jangan
jadi budak semua aktivitas colonial di Papua harus berhenti ”stop jadi
yudas”, harus berpikir untuk Negara papua, demi anak cucu negerasi
penerus bangsa Papua.
Dalam
Kegiatan ini, Knpb menolak dialog versi Jakarta, yang digagas oleh
sekelompok orang dan presiden Indonesia, dialog sifatnya evaluasi
pembangunan papua. KNPB tetap Lawan…!, kecuali dialog tingkat
internasional dimediasi oleh PBB. Kami tidak mau nasib sama dengan Aceh,
kata Ketua KNPB dalam sambutanya.
Keinginan
luhur ini telah melahirkan kesadaran masyarakat pribumi West Papua
merasa terikat dan menyatukan diri dalam suatu system perjuangan yang
terorganisasi dalam organisasi politik perjuangan Hak Penentuan Nasib
Sendiri Bangsa dan Rakyat Pribumi West Papua yaitu Wada Koordinatif
ULMWP sebagai Alat Politik Bangsa Papua yang berjuang dan mendorong
Persoalan Bangsa Papua di tinngkat region atau Kawasan Pasific dan
membawa persoalan papua di perserikatan Bangsa-bangsa PBB untuk
memperjuangkan Hak Politik Bangsa Papua untuk melepaskan diri dari
pemerintah kolonial Republik Indonesia.
Maka,
Seluruh Rakyat malanesia di teritori west papua menyeruhkan kepada
seluruh keluarga malanesia dan secara umum kepada seluruh komponen dan
rakyat di wilayah pasofic untuk melihat situasi Hak Asasi Manusia di
papua barat dengan serius. Karena persoalan hak asasi manusia di papua
adalah persoalan milik seluruh komponen dan Rakyat pasisfic. Demi
menjaga keutuhaan Wilayah Pasific dan kelangsuungan hidupan rakyat
malanesia dan secara Umum rakyat pacific. Maka rakyat malanesia di papua
barat Mendesak;
Pertama:
Kami Mengutuk dan Menolak Integrasi West Papua kedalam NKRI tanggal 1
Mei 1963, karena penuh dengan manipulasi, kejahatan dan pelanggaran Hak
Asasi Manusia di Papua Barat.
Kedua:
Kami atas Nama Rakyat Bangsa Papua Menyeruka Kepada Negara-negara
Anggota PIF Untuk Desak Perserikatan Bangsa –Bangsa PBB untuk Segera
mengirim Tim pencari Factak Pelanggaran HAM di Papua.
Ketiga:
Kami atas nama bangsa Papua menyerukan kepada Negara - negara anggota
PBB untuk melindungi, memajukan Hak Penentuan nasib sendiri secara adil
dan bermatartabat.
Perjanjian
antara Pemerintah Belanda dan Indonesia di Mediasi Oleh America dan
PBB, yang dikenal dengan “New York Agreement 15 Agustus 1962 tidak
menjamin Hak Penentuan Nasip Sendiri bangsa Papua. “Act of free choice” (penentuan pendapat rakyat / pepera1969), karena penuh dengan rekayasa, manipulasi, dan penganiayaan.
Keempat:Kami
Menyerukan kepada Negara - negara anggota Melanesian Spearhead Group
MSG dan Negara-negara Anggota Pasific Island Forum PIF Segera menyatakan
sikap politiknya agar mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua
secara adil dan bermartabat serta menerima West Papua sebagai Anggota
PIF dan Mendorong Status West Papua di Dkolonisasi PBB.
Kelima: Kami
Berterima kasih kepada Pemerintah Solomond Island, Vanuatu,Kaledonia
Baru,Samoa,NGO dan Rakyat PNG, dan NGO di Seluruh Kawasan Pasific serta
Rakyat yang mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat west
papua.
Keenam:
Kami Mendorong dan mendukug Pemerintah Vanuatu dan Solomon Island
Serta sejumlah Negara di Pasific untuk mengangkat persoalan Papua ke;
Amnesti Internasional, Dewan Ham PBB, Dewan Keamanan PBB khusus Komite
Dekolonisasi dan untuk terus memainkan peranan bagi agenda penentuan
nasib sendiri West Papua.
Ketujuh:
Kami menyerukan kepada komponen perjuangan Papua di dalam negeri dan
luar Papua untuk bersatu padu mendukung dan mendorong agenda Hak
Penentuan Nasib Sendiri.
Kedelapan: Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Politik penyelesaian masalah west Papua.
Semoga Tuhan Allah Bangsa Papua Terus menyertai kita dalam perjuangan bangsa papua. (Admin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar