Latest News

.

.

Jumat, 11 September 2015

KNPB & PRD MENDUKUNG PERTEMUAN PIF DENGAN IBADAH DOA

KNPBNEWS, TIMIKA--- Komite Nasional Papua Barat sebagai media nasional bangsa West Papua, kembali mediasi Rakyat Papua bersama dengan penanggungjawab Politik Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM), melakukan Aksi ibadah mendukung DOA Status West Papua dalam Pertemuan terahir Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasifik Island Forum (PIF) yang ke 64 di Papua Nigunea (PNG) pada hari jumat 11 September 2015 hari ini.

Kegiatan Ibadah berjalan aman dan lancar dipimpin oleh Zet Warisio Teks Alkitab (Matius 28:16-20), “Perintah Untuk memberitakan Injil Kebenaran” sudah 163 Tahun lama injil kristus sudah berkemah di tanah Papua, tapi orang papua tidak percaya dengan Injil, orang papua kehilangan jadi diri. Sehinga kita harus menerima berjalan berjuang bersama Tuhan Yesus, semua masalah bisa diselesaikan, karena Yesus adalah Jawaban hidup bagi orang yang percaya kepada-NYA. kata firman Tuhan.

Kami segenap bangsa Melanesia di Papua barat turut mendukung apapun keputusan PIF atas tiga Usulan rakyat Papua, Pertama, Mendorong atau mengangkat isu self determination (Hak Penentuan Nasib Sendiri) menuju deklonisasi PBB. Kedua,  Masalah pelanggaran Ham yang terjadi di atas tanah Papua, dan Ketiga, Bentuk tim atau misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya.

KNPB dan Prd juga mengucapkan terimasih kepada Negara-negara, LSM, NGO, Ormas belahan dunia, yang mendukung penderitaan rakyat bangsa Papua. Terbukti mulai tanggal 7 September 2015 sampai 11 september dalam Pertemuan PIF di PNG. Masalah Papua juga menjadi Isu Utama dibahas di PNG.

Ketua Umum Knpb Steven, kepada rakyat Papua khusunya di Timika kami akan menerima keputusan apapun  diampil dalam pertemuan PIF, suka atau tidak suka kami tetap menerima dengan besar hati. Steven  minta rakyat Papua harus  siap sebelum Tim Pencari fakta Pelanggaran Ham Papua datang ke teritori West Papua.

Jika orang papua ingin merdeka harus bekerja keras tidak main-main, jangan jadi budak semua aktivitas colonial di Papua harus berhenti ”stop jadi yudas”, harus berpikir untuk Negara papua, demi anak cucu negerasi penerus bangsa Papua.

Dalam Kegiatan ini, Knpb menolak dialog versi Jakarta,  yang digagas oleh sekelompok orang dan presiden Indonesia, dialog sifatnya evaluasi pembangunan papua.  KNPB tetap Lawan…!, kecuali dialog tingkat internasional dimediasi oleh PBB. Kami tidak mau nasib sama dengan Aceh, kata Ketua KNPB dalam sambutanya.

Keinginan luhur ini telah melahirkan kesadaran masyarakat pribumi West Papua merasa terikat dan menyatukan diri dalam suatu system perjuangan yang terorganisasi dalam organisasi politik perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa dan Rakyat Pribumi West Papua yaitu Wada Koordinatif  ULMWP sebagai Alat Politik Bangsa Papua yang berjuang dan mendorong Persoalan Bangsa Papua di tinngkat region atau Kawasan Pasific dan membawa persoalan papua di perserikatan Bangsa-bangsa PBB  untuk memperjuangkan Hak Politik Bangsa Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial Republik Indonesia.

Maka, Seluruh Rakyat malanesia di teritori west papua menyeruhkan kepada seluruh keluarga malanesia dan secara umum kepada seluruh komponen dan rakyat di wilayah pasofic untuk melihat situasi Hak Asasi Manusia di papua barat dengan serius. Karena persoalan hak asasi manusia di papua adalah persoalan milik seluruh komponen dan Rakyat pasisfic. Demi menjaga keutuhaan Wilayah Pasific dan kelangsuungan hidupan rakyat malanesia dan secara Umum rakyat pacific. Maka rakyat malanesia di papua barat Mendesak;

Pertama: Kami Mengutuk dan Menolak Integrasi West Papua kedalam NKRI tanggal 1 Mei 1963, karena penuh dengan manipulasi, kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.
Kedua: Kami atas Nama Rakyat Bangsa Papua Menyeruka Kepada Negara-negara Anggota PIF Untuk Desak Perserikatan Bangsa –Bangsa PBB untuk Segera mengirim Tim pencari Factak Pelanggaran HAM di Papua.
Ketiga: Kami atas nama bangsa Papua menyerukan kepada Negara - negara anggota PBB untuk melindungi, memajukan Hak Penentuan nasib sendiri secara adil dan bermatartabat.
Perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Indonesia di Mediasi Oleh America dan PBB, yang dikenal dengan “New York Agreement 15 Agustus 1962 tidak menjamin Hak Penentuan Nasip Sendiri bangsa Papua. “Act of free choice” (penentuan pendapat rakyat / pepera1969), karena penuh dengan rekayasa, manipulasi, dan penganiayaan.

Keempat:Kami Menyerukan kepada Negara - negara anggota Melanesian Spearhead Group MSG dan Negara-negara Anggota Pasific Island Forum PIF Segera menyatakan sikap politiknya agar mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua secara adil dan bermartabat serta menerima West Papua sebagai Anggota PIF dan Mendorong Status West Papua di Dkolonisasi PBB.

Kelima: Kami Berterima kasih kepada Pemerintah Solomond Island,  Vanuatu,Kaledonia Baru,Samoa,NGO dan Rakyat PNG, dan NGO di Seluruh Kawasan Pasific serta Rakyat yang mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat west papua.

Keenam: Kami Mendorong dan mendukug Pemerintah  Vanuatu dan Solomon Island Serta sejumlah Negara di Pasific untuk mengangkat persoalan Papua ke; Amnesti Internasional, Dewan Ham PBB, Dewan Keamanan PBB khusus Komite Dekolonisasi dan untuk terus memainkan peranan bagi agenda penentuan nasib sendiri West Papua.

Ketujuh: Kami menyerukan kepada komponen perjuangan Papua di dalam negeri dan luar Papua untuk bersatu padu mendukung dan mendorong agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Kedelapan: Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Politik penyelesaian masalah west Papua.
Semoga Tuhan Allah Bangsa Papua Terus menyertai kita dalam perjuangan bangsa papua. (Admin)

  





































Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

.

.

Populer

BERITA