Latest News

.

.
KNPB PUSAT
KNPB TIMIKA

TIMIKA

PAPUA

MELENESIA

PASIFIK

Recent Posts

Minggu, 28 Mei 2017

SELEBARAN IBADAH DAN DOA DEKLARASI PETISI RAKYAT PAPUA DI TIMIKA



Selebaran Ibadah dan Doa
Konflik Belanda dan indonesia tentang status papua belum juga berakhir, muncul seorang penengah berkebanggsaan Amerika Mr Ellyswort Bunker mengusulkan supaya daerah papua barat di ambil alih oleh badan PBB yang bernama United Nation Temporary Autority (UNTEA) dan administrasi Papua barat di atur oleh pemerintahan indonesia dengan jangka waktu 25 tahun, setelah itu rakyat Papua di berikan opsi untuk memilih tetap bersama indonesia atau memilih menjadi negara merdeka. jadi seharusnya “PEPERA” di laksanakn tahun 1988. Dua perjanjian yang tidak akan hilang dari perjuangan rakyat Papua, adalah perjanjian New York yang di tanda tangani di markas PBB pada tanggal 15 agustus 1962 dan Perjanjian Roma yang di tanda tangani di Italia (Roma) tanggal 30 september 1962,dimana perjanjian New York tentang proses peralihan administrasi Papua dari belanda ke UNTEA sedangkan perjanjian Roma adalah Referendum atau lebih di kenal saat itu dengan istilah PEPERA yang direncanakan pada tanggal 1969 di batalkan saja atau bila perlu di hapuskan saja, juga pengaturan indonesia dalam mengurus papua hanya 25 tahun saja terhitung dari tanggal 1 mei 1963 jadi berakhirnya tanggal 1 mei 1988 Disini terlihat jelas kejanggalan yuridis.
Salah satu pelanggaran Hak Asasi bangsa Papua adalah pada saat pelaksanaan “act of free choice” /tindakan untuk bebas memilih atau indonesia menyebutnya PEPERA, pada saat itu jumlah penduduk Papua terhitung -+ 800.000 Ribu jiwa, namun atas keberhasilan propaganda indonesia yang licik maka sistem international tidak digunakan ,indonesia membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang terdiri dari tokoh adat papua yang sudah di doktrin dan intimidasi di bawah todongan senjata oleh OPSUS-KOPASANDHA, Pimpinan Jendral Ali Murtopo.supaya memilih bergabung bersama indonesia…sungguh ironis memang.
Untuk menyelesaikan Kesalahan Sejarah ini Awal Tahun 2017 IPWP, ILWP dan ULMWP meluncurkan Tanda Tangan Petisi Global yang harus dilakukan oleh solidritas dunia dan terakhirnya parlemen New Zealan menghadiri dukungan penandatanganan petisi Internationally Supervisor Vote for West Papua yang dilakukan oleh sembilan anggota parlemen New Zealand di Wellington. Lobi politik Papua Merdeka oleh ULMWP di tingkat internasional telah bergerak mulai dari Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), The African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) dan hingga saat ini telah berada di tingkat Komite 24 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau (Special Committee on Decolonization). Pada tanggal 16 Mei 2017, dewan eksekutif ULMWP diundang secara resmi untuk menghadiri pertemuan C24 Komite 24 (Dekolonisasi) di St Vincent dan Grenadine. Dalam pertemuan ini Perwakilan Republik Indonesia dikagetkan saat melihat kehadiran ULMWP.
Beberapa waktu sebelumnya Indonesia sempat membatasi dan melarang, agar ULMWP tidak masuk dalam ruangan dan mengikuti pertemuan Komite 24 Dekolonisasi PBB namun, pemerintah St Vincent dan Grenadine mengatakan, ULMWP hadir sebagai tamu negara resmi dalam pertemuan Komite 24 kali ini. Dukungan dari Berbagai Negara, solidaritas dunia LSM,NGO Partai-Partai dan lain-lain saat ini lebih Meningkat  di tingkat region untuk menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa papua. Untuk itu kita nyatakan sikap dan berikan dukungan sekaligus Deklarasi Tanda tangan petisi sebagai persyatan menuju Dekolonisasi PBB.
Maka Komite Nasional Papua Barat KNPB sebagai media Nasional Bangsa papua akan memediasi rakyat papua dalam Bentuk ibadah dan Doa Nuansa yang akan di selenggarahkan pada :
Hari/Tanggal              : Selasa, 30 Mey 2017.
Alamat                        : Kebun Siri Jln. Freeport Lama Timika Papua.
Tempat                       : Kantor OPM (KNPB & PRD Timika)
Jam                             : 09.00 Pagi s/d Selesai.
Demikian Seruan Ini Kami Buat Untuk dapat diketahui Oleh semua Pihak dan Dapat Hadir dalam Kegiatan tersebut diatas semoga Allah Moyang bangsa papua Menyertai Kita dalam Profesi Kita masing-masing  Menuju Pembebasan melalui Mekanisme Referendum.           

Hormat Kami
Penyelenggarahkan Ibadah dan Aksi
Badan Pengurus 
Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika
TTD
STEVEN ITLAY                                         SEM UKAGO
     Ket.KNPB Timika                                   Sekjen KNPB Timika.
Penanggung Jawab Aksi
Lembaga Politik Bangsa Papua
Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRDM
TTD
ABIHUR DEGEI
Ket.PRD Mimika.

Catatan :

  1. ΓΌ  Penandatanganan Petisi terus berjalan dan akan berakhir pada Bulan Juny maka yang belum memberikan Dukungan Maka KNPB buka 24 jam di sekertariat KNPB Timika bendungan.
  2. Rakyat bangsa Papua wajib Busana adat & Bebas Rapi dan membawah Alkitab & Gitar 
  3. Rakyat bangsa papua tidak terpropokasi dengan issue yg di bangun o/ musu, karena dalam waktu dekat Membuktikan sejarah Indoesia dan West Papua.
Copy & Sebarkan !

Jumat, 19 Mei 2017

KEPOLISIAN RESOR MIMIKA MEMINTA KLARIFIKASI KEGIATAN 1 MEI KEPADA KNPB TIMIKA DAN KNPB SIKAPI SURAT KLARIFIKASI POLISI



KEPOLISIAN RESOR MIMIKA MEMINTA KLARIFIKASI KEGIATAN 1 MEI KEPADA KNPB TIMIKA DAN KNPB SIKAPI SURAT KLARIFIKASI POLISI.
Bangsa Papua saat Kegiatan Tanggal 1 Mei 2017
 
KNPB Timika News_Terkait Dengan Ibadah dan Aksi Damai tanggal 1 Mei 2017 yang di selenggarahkan Oleh Rakyat Bangsa Papua yang di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Timika Dibawah Lembaga Bangsa papua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) sebagai penanggung jawab politik. inti Kegiatan Tersebut adalah menghenigkan kembali dan memprotes kepada Pemerintah Indonesia atas awal mulainya Pemusnahan Ras dan Etnis bangsa papua diatas tanah papua sejak dari Tanggal 1 Mei 1963.

Setiap tanggal 1 Mei Rakyat Bangsa Papua dari sorong sampai Merauke bahkan sampai Internasional selalu melakukan kegiatan dalam bentuk doa maupun Aksi damai begitu pula dengan Pemerintah Indonesia selalu merayakan 1 mei sebagai hari keberhasilan tetapi bagi bangsa papua awal pemusnahan ras dan etnis.
Hal ini terjadi karena bangsa papua menyadari dan mengetahui  bahwa Pemerintah Indonesia mulai melakukan Pembunuhan,Pemusnahan etnis dan ras  diatas tanah papua mulai dari Tanggal 1 Mey 1963. 

Kegiatan pada tanggal 1 mei 2017 telah berlalu sejak 2 Minggu Lalu Lamanya namun tetapi pada tanggal 19 Mei 2017 Kepolisian Resor Mimika kembali mengirim dan memberikan surat Klarifikasi kepada Badan Pengurus KNPB Wilayah Timika terlebih khusus kepada selaku Pimpinan Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika Tn. STEVEN ITLAY  untuk  diminta  Klarifikasi terkait dengan kegiatan ibadah Tanggal 1 Mei 2017 yang sudah berlalu 2 minggu lalu.

Berikut Surat Klarifikasi dari Kepolisian Resor Mimika.


Dengan adanya surat Klarifikasi dari kepolisian resor Mimika, Maka Pengurus KNPB dan Lembaga Bangsa Papua PRDM siap melakukan Klarifikasi pada :
Hari                : Sabtu
Tanggal           : 20 Mei 2017
Jam                 : 10 : 00 wpb S/d Selesai
Tempat           : Ruangan Kasat Reskrim Polres Mimika Kantor Pelayanan Polres Mimika.

Sesuai dengan adanya Nomor surat : B/301/V/2017/Reskrim lampiran : - Perihal : Klarifikasi Kegiatan ibadah dan Aksi damai Tanggal I mey 2017 dari kepolisian resor mimika kepada Komite Nasional papua barat KNPB Wilayah Timika maka KNPB sebagai media Nasional Bangsa Papua bersama lembaga bangsa papua PRD sebagai lembaga penanggung jawab politik bangsa papua  menyikapi atas surat Klarifikasi dari Kepolisian Resor Mimika sebagai beikut.

  1.      Sesuai dengan Dasar hukum Kebebasan Mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No.9 Tahun 1998.
  1.      UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras Sangat Jelas.
  1.      Sebelum Melakukan Kegiatan 1 mey sebagai Hari Aneksasi maka KNPB telah memberikan Surat Pemberitahuan Kepada Kepolisian Resor Mimika dengan Nomor surat Pemberitahuan : 003.02/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V2017.
  1.     Bentuk Kegiatan pada tanggal 1 Mei adalah bukan turun jalan namun kegiatan ditempat dan tidak Mengganggu Ketertiban Umum atau apapun tetapi kegiatan berjalan aman dan terkendali sampai pada berakhir.
  1.     Setiap Tanggal 1 Mey Rakyat Bangsa Papua dari sorong sampai samarai sudah terbiasa melakukan Kegiatan Bentuk Ibadah Maupun Aksi turun jalan untuk nyatakan sikap mereka sebagai Korban Pemusnahan Ras dan Etnis dan hal itu sudah terkenal di Indonesia bukan hal baru yang dilakukan Oleh Komite Nasional Papua Barat KNPB maka untuk kedepan bangsa papua Tetap Akan Melakukan Ibadah atau Doa Di tempat. Sebab Tanggal 1 Mey adalah Awal Malapetaka Bagi Bangsa Papua.
Demikian Informasih untuk di ketahui oleh semua Pihak Hasil Klarifikasi akan menyusul setelah Bertemu dengan pihak yang mengundang pengurus KNPB yakni POLRI MIMIKA.
Mohon Advokasi dan Pantauan Dari Semua Pihak Sebab Ini sebuah scenario yang sedang bangun Oleh Kepolisian Resor Mimika.
Salam Pembebasan.

By .Pengurus KNPB Timika.


Senin, 01 Mei 2017

Video Ribuan Rakyat Papua Di Timika Menolak Aneksasi 1 Mei 1963


LAPORAN RESMI DARI KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH TIMIKA TERKAIT PENOLAKAN DENGAN TEGAS HARI ANEKSASI 1 MEI 1963.

LAPORAN RESMI DARI KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) WILAYAH TIMIKA TERKAIT PENOLAKAN DENGAN TEGAS HARI ANEKSASI 1 MEI 1963.
========================================================
Knpb Timika News_____Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) bersama semua Elemen dan Komponen Rakyat Bangsa Papua yang ada di kota Timika melakukan kegiatan penolakan Hari ANEKSASI ILEGAL yang pernah mengorbankan HAK Hidup Orang Papua di atas Tana kami sendiri pada 1 Mei 1963 demi kepentingan Hawa Nafsu (Ekonomi Freeport).
Amerika,Indonesia dan PBB sendiri kegiatan tersebut di laksanakan di Kontor OPM (KNPB-PRD) Timika Jln Freeport Lama Bendungan, Senin 1 Mei 2017.
Kegiatan tersebut, diarahkan Oleh Koordinator Lapangan yaitu Tn. YANTO AWERKION, dan Ibadah singkat yang di Pimpin Oleh Bpk. Gembala BENNY KAYAME yang diambil dalam Kitab Injil Matius 7:6 (KNPB adalah Mutiara yang Hidup).
Lanjut dengan Doa Lintas Bangsa Anak Negeri West Papua yang di pimpin langsung Oleh Pdt. DESERIUS ADII S.Th dengan beberapa pokok Doa Yakni yang Pertama Rakyat Papua menolak dengan tegas Hari Aneksasi 1 Mei 1963 adalah ILEGAL, Kedua berdoa Agar Pimpinan ULMWP yang sedang Berjuang di Luar Negeri dan yang Ketikga Berdoa agar TUHAN dapat membutakan Mata dan para Upaya-upaya keras yang sedang di lakukan oleh BIN,BAIS,Kopasus (TNI/POLRI) pada Umumnya untuk memusnahkan Orang Papua.
Lanjut dengan Pernyataan Sikap politik yang di bacakan Oleh Ketua Knpb Wilayah Timika .
PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA
Syukur Bagimu Allah dan Bangsa Papua!
Bahwa hidup merdeka adalah hak asasi setiap manusia, yang melekat pada manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Tak ada alasan apapun oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dan kapanpun untuk hidup saling menjajah. Karena setiap manusia, baik secara pribadi maupun kolektif diciptakan hidup merdeka. Dalam kemerdekaan itu, setiap manusia mempunyai kedaulatan di dalam dirinya sendiri maupun dalam kolektifitas.
Namun nyatanya penjajahan merajalela di seluruh dunia. Manusia yang satu menjajah manusia yang lain, baik secara pribadi maupun kolektif, sehingga tak ada nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Akibatnya, yang menjajah terus mempertahankan eksistensinya untuk terus menjajah, sementara yang terjajah terus berjuang untuk merdeka dari penjajahan.
Rakyat Papua sebagai bagian dari manusia semesta merasa dirinya terjajah. Hidupnya sedang berada dalam penjajahan yang dilakukan oleh Imperialisme dan Kolonial Indonesia dan Militer sebagai alatnya. Akibatnya, ribuan rakyat Papua telah, sedang dan akan terus terbunuh di atas Tanah Leluhurnya. Namun, rakyat Papua yang merasa harga dirinya sebagai manusia dilecehkan, akhirnya bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
Menyadari sepenuhnya kondisi keterjajahan dan perjuangan kemerdekaan Rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas Tanah Leluhurnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama Kemanusiaa dan kemerdekaan Rakyat Papua. Terus kita akan berjuang mencapai cita-cita luhur bangsa dan rakyat west papua.
Akar Masala, 1 Mei 1963 adalah awal kemenangan bagi bangsa Indonesia atas pencaplokan wilayah papua barat secara Ilegal, sebentara bagi bangsa papua adalah awal malapetakan dan pemusnahan Etnis malanesia di papua barat, Awal mala petaka karena sebelum rakyat bangsa papua menentukan pilihan untuk Masa depanNya dalam pelaksanaan PEPERA 1969, Indonesia sudah mencaplok wilayah papua barat secara paksa dan menjalankan system pemerintahan Indonesia di papua secara Ilegal di bawa kekuatan Militer Indonesia dan rakyat papua di paksakan oleh Militer Indonesia untuk mengikuti keinginanNya dan Indonesia Juga Melanggara kesepakatan bersama dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang hak penentuan Nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka, Konflik politik di Papua Barat tentang keabsaan wilayah terus dipertengtangkan. dipertanyakan, diperbincangkan atau dikaji serta diselesaian sesuai mekanisme hukum internasional agar diperoleh kebenarannya dan diterima oleh orang Papua Barat dan Indonesia.
Kebenaran Sejarah masa lalu oragng papua adalah masalah yang sangat kursial bagi rakyat bangsa papua. Sejarah itulah akar persoalan yang menindas dan menghancurkan masa depan rakyat papua dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia dengan kekuatan militer dan lakukan penindasan bergaira cara yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Semua penindasan ini di lakukan oleh pemerintah Republik indonesia sebelum terjadi Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam pelaksanaan PEPERA 1969 dan sesuda pelaksanaan PEPERA 1969, sampai dengan Pencaplokan Negara Papua barat Oleh Pemerintah Indonesia secara Ilegal pada 1 Mey 1963. sampai saat ini peraktek penindasan terus di lakukan oleh Indonesia terhadap rakyat di Papua barat di berbagai aspek kehidupan Orang Papua. Maka, Papua Barat Oleh Banyak Pengamat di sebut sebagai wilayah Konflik atau bermasalah, karena Awal Kehadiran Negara Indonesia adalah “ILEGAL”di papua. Maka semua kebijakan selanjutnya juga penuh dengan masalah sampai saati ini. Sebab Status wilayah papua barat di pertentangkan Oleh Rakyat papua dan masyarakat Internasional untuk membuktikan Kebenaranya dalam Hak Penentuan Nasib sendiri melalui mekanisme yang adil dan Demokratis yaitu Referendum.
Dalam Memperingati hari aneksasi papua barat pada 1 mei 2017, rakyat malanesia di papua barat Nyatakan sikap dan menolak kebaradaan pemerintah Kolonial Indonesia di papua barat sebagai ILEGAL.
1) Rakyat malanesia di papua barat menolak keberadaan Negara Republik Indonesia di atas Teritori west papua.
2) Rakyat Malanesia di papua barat menolak hasil PEPERA 1969 dan Segera Gelar Referendum Ulang bagi bangsa papua.
3) Rakyat Malanesia di papua Barat medesak kepada PBB dan Negara-negara Anggota PBB Untuk Tinjau Kembali Hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 dan daftarkan Bangsa papua kembali kepada Dekolonisasi PBB.
4) Segera Intervensi Pengawasan Internasional Untuk Papua Barat dalam Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib sendiri.
5) Rakyat Bangsa Papua sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Solidaritas dunia yang sedang lakukan penandatangan Petisi dan memberikan dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka para kaum awam rakyat bangsa papau pemerhati kemanusiaan dengan hati yang Nurani terus menyuarakan seruan moral untuk memperbaiki kesalahan masalah yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia,Belanda,Amerika dan PBB. Mereka menyatakan bahawa Pelaksanaan PEPERA 1969 itu salah dan tidak adail dalam pelaksanaanNya.
Ditetapkan Di : Bumi Amungsa Timika Papua
Pada tanggal : 01 Mei 2017
Lembaga Politik bangsa papua
Parlemen Rakyat Daerah PRD Timika

ABIHUT DEGEI

FOTO


































.

.
Videos

Populer

BERITA