54
tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya
Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara
sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat
Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara
bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik
terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus
diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan
paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang
bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang
melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk
menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh
pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme
yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak
setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan
rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West
Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West
Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West
Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko
Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori
West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan
dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat
internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan
penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh
masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih
khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas
pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu
West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan
dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015
di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam
pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1.
Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2. Pembentukan Tim
atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3. Mendorong dan
mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa
Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut
diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen
Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka
penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua
untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas
kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika,29 Agustus 2015
Koordinator
Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PARLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE
NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA.
ABIHUT DEGEI STEVEN
ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika. Ketua
Umum KNPB wilayah Mimika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar