STOP
STIGMATISASI DAN KRIMINALISASI
PERJUANGAN PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA DAN SEGERA
BEBASKAN 2 AKTIFIS KNPB TIMIKA, STEVEN ITLAY DAN YUS WENDA
1. STIGMALISASI ORANG PAPUA OLEH INDONESIA
Strategi dan taktik
politik stigmatisasi yang digencarkan oleh Negara Indonesia melalui sistemnya
dan milisteristiknya terhadap aktifis Papua Merdeka adalah merupakan suatu
langkah menutupi segala bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap orang Papua dan
sebagai langkah pembenaran untuk menumpas orang asli Papua yang berjuang untuk
kedaulatan Papua Barat.
Ada tiga bentuk
kejahatan kemanusiaan, yakni: (1) Aneksasi kemerdekaan kedaulatan suatu bangsa;
(2) Kejahatan Perang, dan (3) Pemusnahan etnis. Negara Indonesia telah dan
sedang melakukan tiga kategori kejahatan kemanusiaan ini. Setelah Negara
Indonesia berhasil menganeksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua melalui
invasi politik dan militer yang dimulai dengan Maklumat Tri Komando Rakyat
(TRIKORA) oleh Presiden RI (Soekarno), 19 Desember 1961, Negara Indonesia masih
terus menerus menerapkan operasi militer, baik secara terbuka dan terselubung
(perang terbuka dan tertutup), yang berdampak pada pemusnahan etnis Papua
secara pelan tapi pasti (slow motion genocide).
Berikut ini tingkatan
stigmatisasi dari Negara Indonesia kepada orang asli Papua yang berjuang untuk
berdaulat penuh, yaitu: pertama-tama RI menyebut Organisasi Papua Merdeka
(OPM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) / Gerakan Pengacau Lingkungan (GPL),
Separatis atau Makar, Orang Tak Kenal (OTK), Sipil bersenjata, dan Teroris
1.
Indonesia menyebutkan
Orang Papua adalah OPM
Sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM)
dilabelkan oleh Negara Indonesia kepada orang Papua yang mengambil sikap untuk
berjuang kemerdekaan Papua Barat. Orang asli Papua menerima sebutan OPM setelah
mempertimbangkannya dan ternyata sebutan OPM itu tepat dan benar. Kini OPM
telah menjadi sebuah organisasi perlawanan yang menyatu dalam wadah TPN PB
(Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang struktur dan manajemen telah
ada, walaupun belum ada komando terpusat.
2.
Indonesia menyebutkan
Orang Papua adalah GPK
Sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) / GPL
adalah sebutan kedua yang dimunculkan Negara Indonesia. Dengan adanya sebutan
ini membenarkan tindakan penumpasan (operasi militer)terhadap orang asli Papua
yang berjuang untuk berdaulat penuh. Juga melalui berbagai forum resmi dan non
resmi Republik Indonesia (RI) meyakinkan kepada masyarakat Internasional bahwa
di Papua ada Gerakan Pengacau Keamanan. Dengan demikian meredam dukungan
masyarakat Internasional soal status politik bangsa Papua.
3.
Indonesia menyebutkan
Orang Papua adalah MAKAR atau Separatis
Stigmatisasi berikutnya adalah Makar atau
Separatis kepada aktifis Papua Merdeka oleh Negara Indonesia. Stigmatisasi itu
dilegalisasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 106 –
110 KUHP. Produk Hukum yang ditinggalkan oleh Kerajaan Belanda ini, dalam
penerapannya telah memakan korban nyawa rakyat sipil dan materi dalam jumlah
sangat banyak.
Pasal-pasal makar dalam KUHP ini sebagai upaya
pembenaran dan melegalkan operasi-operasi militer secara terbuka dan tertutup
untuk menumpas gerakan pembebasan nasional Papua Barat, penangkapan dan
pemenjaraan sewenang-wenang oleh RI. Pengorbanan moril dan materil yang dialami
oleh rakyat bangsa Papua tidak dapat dibayangkan dan tak dapat dilukiskan dalam
tulisan ini. Dan lebih mengerikan adalah pengorbanan nyawa rakyat bangsa Papua
dalam jumlah banyak akibat operasi militer terbuka dan tertutup, serta operasi
sipil. Singkatnya, stigmatisasi makar atau separatis yang dilegalkan dalam KUHP
adalah sebagai tameng untuk melindungi diri dari berbagai kecaman dari
masyarakat Internasional atas tindakan kejahatan kemanusiaan kepada orang asli Papua
hanya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4.
Indonesia menyebutkan
Orang Papua dengan OTK
Orang Tak Kenal (OTK) adalah istilah yang
dimunculkan aparat polisi dan militer Indonesia untuk menunjuk pelaku
penembakan yang tidak diketahui identitasnya. Menurut Agus Sananay Kraar
(Tahanan Politik Papua di penjara Abepura) bahwa istilah OTK ini melahirkan
multi tafsir, apakah dilakukan oleh pihak Papua atau pihak Indonesia; dan dapat
mengarah pada kambing hitam kepada orang Papua, saling tuduh menuduh pun
terjadi. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan adalah kelompok sipil
bersenjata dan juga manusia bertopeng.
5.
Indonesia menyebut Orang
Papua adalah TERORIS
Stigmatisasi kepada aktifis Papua Merdeka yang
paling terakhir adalah tudingan Teroris. Tudingan ini bukan tiba waktu tiba
akal, tetapi ini sebuah skenario besar Negara Indonesia yang sudah lama
dirancang untuk menterorisasi perjuangan bangsa Papua dalam upaya membunuh
nasionalisme Papua Merdeka, dengan demikian memperpanjang penindasan dan
gerakan aktifis Papua Merdeka menjadi musuh dunia. Upaya terorisasi perjuangan
bangsa Papua oleh Negara Indonesia melalui sistemnya adalah langkah Indonesia
untuk meningkatkan status operasi-operasi militer, baik secara terbuka dan
tertutup karena upaya-upaya lain yang selama ini diterapkan oleh RI di Papua
Barat tidak membuahkan hasil yang signifikan.
II.
ORANG PAPUA BUKAN
MAKAR, BUKAN TERORIS
Akar masalah Papua Barat bukan masalah makan minum artinya bukan masalah kejahteraan, bukan masalah pendidikan, bukan juga masalah kesehatan, tetapi akar masalah Papua adalah hak kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang telah dianeksasi ke dalam NKRI secara sepihak melalui invasi politik dan militer atas dukungan penuh Amerika Serikat. Rakyat bangsa Papua berjuang hanya untuk memulihkan kembali kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang dianeksasi ke dalam NKRI dengan sewenang-wenang.
Fakta membuktikan bahwa justru negara
Indonesia dapat dikategorikan ke dalam pengacau keamanan (pengacau lingkungan),
makar/separatis, mendirikan negara dalam negara, merong-rong kedaulatan Papua
Barat dan sarang teroris. Berikut ini penjelasan untuk membuktikan pernyataan di atas:
1)
Siapa yang sebenarnya
pengacau keamanan? Justru yang mengacaukan keamanan di Tanah Papua adalah
negara Indonesia yang telah menganeksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua ke
dalam NKRI melalui Maklumat Tri Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden RI,
Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, yang selanjutnya diwujudkan melalui
invasi militer dan politik, yang berpuncak pada Penentuan Pendapat Rakyat Papua
pada tahun 1969 yang kita sebut Cacat Hukum dan Moral. Dalam proses aneksasi
itu didukung penuh oleh Amerika Serikat hanya untuk mencapai kepentingan
ekonomi dan politik semata. Justru negara Indonesia melalui mesin-mesinnya
mengacaukan keamanan di Tanah Papua untuk mempertahankan Tanah Papua dalam
bingkai NKRI yang telah dianeksasi dengan cara-cara kotor dan tidak beradab.
2)
Siapa pembuat makar
sesungguhnya? Justru Negara Indonesia yang melakukan makar atas kemerdekaan
kedaulatan bangsa dan Negara Papua. Sejak tahun 1962 Negara Indonesia
meningkatkan Invasi politik dan militer untuk mewujudkan Maklumat Tiga Komando
Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden RI. Aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua
ke dalam NKRI adalah tindakan makar yang dilakukan oleh Negara Indonesia.
Karena itu tudingan makar dari RI kepada orang Papua yang berjuang untuk
pembebasan bangsa Papua tidak dapat dibenarkan.
3)
Siapa sebenarnya yang
mendirikan negara dalam negara? Yang mendirikan negara dalam negara adalah
justru Negara Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam maklumat Tri Komando
Rakyat oleh Prisiden RI, Soekarno dalam point pertama menyatakan: Bubarkan
negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Dalam point ini mengandung tiga
hal penting, yakni: a). Negara Indonesia telah mengakui adanya negara Papua
Barat; b). Tapi Negara Papua Barat itu dihina sebagai negara boneka; c). Negara
Papua Barat itu harus dibubarkan. Camkanlah bahwa pengakuan presiden Indonesia
adanya negara Papua dalam maklumat TRIKORA itu sah dan mengikat. Dan di sisi
lain maklumat TRIKORA itu adalah bukti outentik adanya aneksasi Negara dan
Bangsa Papua ke dalam NKRI.
4)
Siapa sebenarnya yang
merong-rong kedaulatan? Tudingan merongrong kedaulatan NKRI oleh Negara
Indonesia sangat tidak tepat ditujukan kepada rakyat bangsa Papua yang sudah
dan sedang serta akan berjuang untuk memulihkan hak-hak dasarnya, terutama hak
fundamental yakni hak kesulungan rakyat bangsa Papua (kemerdekaan kedaulatan)
yang telah dianeksasi ke dalam NKRI dengan sewenang-wenang. Jusrtu negara
Indonesia telah berhasil merong-rong kedaulatan Papua Barat dan berhasil
aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI. Camkanlah bahwa orang asli Papua
berjuang bukan untuk menganeksasi atau mencaplok tanah Jawa, Tanah Sulawesi,
Tanah Madura, dan lain lain, tetapi bangsa Papua berjuang untuk tanah
leluhurnya berdaulat penuh (merdeka) sama seperti bangsa-bangsa merdeka lain di
dunia. Jadi orang asli Papua tidak sama sekali merong-rong kedaulatan
Tanah-Tanah lain di Indonesia. Orang asli Papua berjuang untuk hak-hak dasarnya
diakui dan dikembalikan, seperti hak kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua, yang
dijamin oleh konstitusi NKRI pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pragraf
pertama dan hukum Internasional.
5)
Siapa penganut teroris
sesungguhnya? Istilah teroris tidak ada dalam perjalanan hidup bangsa Papua.
Nenek moyong bangsa Papua tidak pernah mempraktekkan dan mengajarkan kepada
anak cucuhnya untuk meneror disertai dengan pembunuhan warga sipil dengan sewenang-wenang.
Walaupun ada perang suku di Papua, tetapi kedua belah pihak tunduk dan taat
pada tata cara perang suku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bukan
perang dengan sewenang-wenang seperti yang dilakukan oleh militer dan polisi
Indonesia di mana dalam operasi militer memperkosa, mencuri, membakar
rumah-rumah warga sipil, mengusir warga sipil dari perkampungan, membunuh
anak-anak dan istri dari pihak lawan dengan brutal; serta mengadu domba
suku-suku setempat untuk saling membunuh dan hal itu digunakan oleh Negara
Indonesia sebagai bahan kampanye bahwa itu adalah perang suku.
III.
IBADAH DI TIGMA DENGAN
MAKAR OLEH TNI/POLRI TIMIKA
Ibadah yang berlangsung di Gereja GKII Jemaat Golgota SP 13
Timika-Papua di bubarkan dengan paksa oleh TN/POLRI, banyak umat punya
noken-noken di hiasi dengan gambar bintang fajar yang diisi dengan Alkitab dibuang,
dipaksa buka baju, setelah itu banyak orang yang diinjak-injak, dipukul,
ditendang, ditangkap sampai dipenjarakan.
Apakah dalam Ibadah di sana kita Deklarasikan Negara Papua?
Apakah kita tetapkan bahasa Negara Papua? Apakah kita tetapkan Kontitusi Negara
Papua? Apakah kita tetapkan dan pilih Presiden Papua? Jawabannya apa? Tidak ADA
to!
Apakah Steven Itlay naik menyampaikan dan mendeklarasikan Negara
Papua? Bukan to! Steven Itlay naik untuk membagikan pokok-pokok Doa tentang agenda-agenda politik
yang berkembang di wilayah Pasifik.
Berikut ini kita melihat Ibadah, Makar dan Demokarasi :
1.
Ibadah
Ibadah adalah berhubungan langsung dengan Tuhan. Ibadah tidak
boleh diganggu oleh siapapun didunia ini, didunia ini yang biasa mengganggu
ibadah ialah hanya Lusifer atau Iblis.
2.
Makar
Hukum Makar adalah hukum yang Indonesia tetapkan untuk bagaimana
Indonesia menekan berita Papua Merdeka
3.
Demokrasi
Ada hukum yang mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum tetapi kadangkala TNI/POLRI tidak biasa mematuhi hukum
itu dan setiap kali aksi-aksi dan demonstrasi yang dilakukan mermuara kepada
Hukum Makar. Dengan tujuan agar bagaimana Indonesia menahan Papua tetap pada
Indonesia yang sedang menusnahkan orang Papua dari tanahnya sendiri. Sesuai
dengan Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum KNPB sudah
melayangkan Surat kepada Kepolisian Timika. Tapi Kepolisian dan Tentara
Indonesia membabi buta menyiksa orang yang ikut Ibadah.
VI.
PESAN PRD/KNPB TIMIKA
KEPADA BANGSA PAPUA DI TIMIKA
Kami menyampaikan kepada bangsa Papua di Timika bahwa:
1.
Jangan terjebak dengan
segala macam tawaran murahan yang dilakukan oleh Presiden JOKOWI dan
kroni-kroninya.
2.
Jangan takut dengan
segala intimidasi, terror yang dilakukan oleh oknum DRPD TNI/POLRI/ BIN/BAIS di Timika. Propaganda busuk melalui
media local, Radar, EXPresTimika, Salam Papua dll. Media buatan TNI/POLRI/BIN/BAIS Timika yang mengkriminalisasi perjuangan damai
rakyat Papua.
3.
Mari kita orang Papua
satukan barisan, gerakan, kompak merebut kedaulatan West Papua.
4.
Kepada Bangsa Papua
bahwa tanggal 13 April 2016 kita akan turun ke jalan dan jangan dengar
propaganda TNI/POLRI dan BIN/BAIS dan kroni-kroninya.
Demikian seruan Umum di keluarkan dari Markas Lembaga Refentatif
Bangsa Papua di Timika-West Papua
Timika, 9 APRIL 2016
LEMBAGA
REFRENTATIF BANGSA PAPUA
PARLEMEN
NASIONAL WAEST PAPUA
ttd
BUKTHAR TABUNI
Diteruskan dari
Kantor PRD Mimika
Kepada Bangsa Papua di Timika
CATATAN:
MAKAR PASAL 106 KUHP YANG DIKENANKAN KEPADA STEVEN ITLAY KETUA
KNPB TIMIKA , APAKAH STEVEN DEKLARASI NEGARA PAPUA? PILIH PRESIDEN PAPUA?
TETAPKAN KONTITUSI NEGARA PAPUA? TETAPKAN BAHASA NASIONAL PAPUA? DALAM IBADAH DOA
NASIONAL BANGSA PAPUA DI GEREJA GKII JEMAAT GOLGOTA. KAPOLRES MIMIKA LANGGAR
UNDANG-UNDANG DASAR PASAL 28 E AYAT 3 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. IYO NANTI KAMU TNI/POLRI COBA KAMU BUKTIKAN
SEKARANG ATAU KAMU TNI/POLRI PAKSAKAN MAMA PAPUA PUNYA NOKEN, SALENDANG DAN
BAJU YANG KAMU PAKSA BUKA DI SANA ITUKAH JADIKAN BUKTIKAH! KETERLAUAN TNI/POLRI
TIMIKA-PAPUA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar