Latest News

.

.

Rabu, 15 Juni 2016

VIDEO- FOTO AKSI DAMAI KNPB TIMIKA MEDIASI RAKYAT PAPUA MENOLAK TIM PENCARI FAKTA HAM VERSI JAKARTA


Pelanggaran HAM di Papua tidak pernah berhenti dan selalu colonial Indonesia anggap manusia Papua di binatan buas yang harus dipunahkan diatas tanah sendiri. Negara republik Indonesia mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua sama saja tipu diri sendiri. Siapa yang jadi HAKIM antara orang Papua dan Indonesia? sedangkan Pelaku pelanggarannya jelas-jelas Negara republik Indonesia. Dan banyak kali kunjungan Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo dan Luhut B Panjahitan sebagai Menkopolhukam Indonesia ke Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Tetapi kenyataan masih sampai saat ini rakyat Papua dibunuh tanpa tiada berhenti-hentinya.
Maka atas kondisi ril ini seluruh rakyat bangsa papua sebagai korban pelanggaran HAM menyatakan sikap kepada pemerintah republic Indonesia bahwa :
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pelaku atau aktor yang jelas dan nyata atas Pelanggaran HAM di atas tanah Papua.
2. Menolak dengan tegas Tim pencari fakta pelanggaran HAM yang dibuat dari Negara Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Luhut B panjahitan sebagai Menkopolhukam atau pihak-pihak dan jalur-jalur lain yang di bentuk dari pemerintah Indonesia untuk mencari fakta Pelanggaran HAM sebab,sama saja tipu diri sendiri.
3. Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia maka, segera tarik Militer Indonesia yang melamar menjadi Tukan penjual bakso,baju,solul sepatu,penjual besi tua,penjual sayur dan lain-lain yang beredar dan beroperasi di seluruh tanah papua.
4. Hentikan teror dan intimidasi Wartawan Lokal di Papua dan segera membuka Akses bagi jurnalis Asing masuk ke Papua.
5. Kami mendesak pembebasan tanpa syarat terhadap seluruh tahanan politik, termasuk Steven Itlay dan yus wenda yang ditahan di polsek miru Timika hanya karena memimpin ibadah bagi perjuangan bangsa Papua bersama rakyat West Papua.
6. Menolak dengan tegas semua program-program buatan pemerintah republic Indonesia yang sementara menfasilitasi melalui orang papua maupun Non papua untuk menarik perhatian rakyat sipil di seluruh tanah air papua.

Maka dengan demikian parlemen rakyat daerah Mimika sebagai penanggung jawab politik dan Komite nasional papua barat sebagai media nasional papua barat dan tulang belulang serta seluruh rakyat papua sebagai pemilik tanah papua menolak dengan tegas semua upaya-upaya yang di lakukan oleh Negara kesatuan republic Indonesia diatas tanah papua. Berdasarkan beberapa poin diatas ini, kami rakyat West Papua, yang dimediasi oleh KNPB menyampaikan bahwa kami mendukun penuh kepada :
1. TIM pencari Fakta pelanggaran HAM Papua dari PIF dan kami mendukung hasil deklarasi IPWP pada tanggal, 3 Mei 2016 di London inggris yang poin ke-5 bahwa: IPWP akan desakan ke PBB bahwa harus ada tim pantauan langsung dari PBB di Papua.
2. Kami bangsa Papua sudah siap menjadi anggota penuh di MSG, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa-bangsa Melanesia sesuai prinsip-prinsip dan komunike MSG.
3. Kami Sendesak segera Mengirim Tim atau Pengawasan Internasional terhadap Suara West Papua (Referendum) untuk Menentukan Nasib Sendiri.
4. Kami meminta kepada seluruh Pimpinan-pimpinan Gereja dan kepala kepala suku,Komnas Ham,Pimpinan daerah dan DPRD,DPRP,segera menyuarahkan atas pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh tanah air papua.
“Karena Papua dijadikan sebagai Daerah Darurat Operasi Militer (DDOM) jilid ke II” sedang berlangsun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya, demi menyelamatkan bangsa Papua di teritori West Papua.
Mimika West Papua, 15 juny 2016.
Hormat Kami
Lembaga Penanggung Jawab Politik Bangsa Papua
Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM)

ABIHUT DEGEY
Ket.PRD Mimika.

Tembusan Kepada Yth :
1. Sekertariat MSG di Vanuatu
2. Sekertariat PIF di Fiji
3. Sekertariat ULMWP di Vanuatu
4. IPWP Di London, Inggris
5. Sekertariat ILWP
6. Sekertariat Free West Papua Campaign
7. Pemerintah Papua New Gunea PNG di port Moresby
8. Pemerintah Salomon Islands di Honiara
9. Pemerintah Vanuatu di Port Vila, Vanuatu
10. Sekertariat FNLKS
11. Arsip.

Demikian Laporan Kami Dari Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Timika

VIDEO




FOTO
FOTO AKSI 


















KNPBNEWS  Timika—Pada hari rabu (15/06/2016) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika Mediasi Rakyat Papua ditanah Amungsa Timika melakukan aksi damai Nasional  menuntut dan menolak Tim Pencara Fakta Buatan Jakarta dibawah Pimpinan luhut d. Panjahitan.

Dan Rakyat Papua menuntut bebaskan tanpa syarat Tahanan Politik Papua merdeka seluruh Tanah Papua seperti Ketua KNPB wilayah Timika Steven Itlay, Nus Wenda, Tahanan Politik Lainnya.

Rakyat Papua sangat mendukung seratus Porsen (100%) mendukung ULMWP diterima sebagai anggota Full MSG.





































































Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

.

.

Populer

BERITA