PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA

 PERNYATAAN

SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA

Perjuangan kemerdekaan West Papua dari penguasa kolonial Indonesia terus mendunia. Setelah West Papua melalui ULMWP diakui sebagai observer dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), kini isu West Papua meluas ke 16 negara Pasifik, dan kemarin berhasil dibahas dalam pertemuan pemimpin kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF), yang berlangsung dari tanggal 7-11 September 2015. 

Isu West Papua yang merupakan satu dari lima isu prioritas di PIF. ULMWP mengajukan tiga tuntutan, yakni mendesak agar West Papua melalui ULMWP menjadi observer di PIF, mendesak Misi Pencari Fakta dari PBB, dan mendesak PIF mendaftarkan West Papua di Komite Dekolonisasi PBB. Dari hasil pembahasan para Pemimpin PIF dalam pertemuan PIDF, maka dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, para pemimpin secara diplomatis memutuskan isu West Papua dalam dua poin Komunike yang berbunyi:

1. Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
2. Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG), Peter O’Neill selaku Ketua PIF, menyampaikan bahwa hasil keputusan tentang West Papua yang dilahirkan adalah langkah awal. “ini baru awal dari banyak tahapan yang akan dilakukan kedepan”, kata Peter O’neill seusai debat panjang yang dilakukan antar pemimpin pada pertemuan reatreat .

Kita patut bersyukur atas segala kemajuan perjuangan yang terjadi. Bahwa ini merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi keputusan di MSG maupun PIF. Adalah sesuatu yang luar biasa ditengah upaya penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.

Maka Rakyat Bangsa Papua Barat Mengucapkan terima Kasih dan Nyatakan Sikap kepada Pemerintah Kolonoal Indoneaia dan Menyerukan kepada masyarakat Internasional;

1. Masyarakat Malanesia di Papua Barat Mendesak kepada  Pemerintah Republik Indonesia untuk segera Membuka Akses, Tim pencarai Fakta Pelanggaran HAM ke Papua.
2. Masyarakat Malanesia di Papua Barat mendesak kepada Negara-negara Anggota MSG dan PIF untuk mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa PBB untuk menunjuk Dewan Komisi HAM PBB untuk membentuk Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM ke Papua Barat.
3. Rakyat Malanesia di Papua Barat Memohon kepad Negara-negara Anggota MSG dan PIF untuk mendesak PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk mendorong status west papua dalam Daftar Komite Dekolonisasi PBB.
4. Rakyat Bangsa Papua Mengucapkan Terima Kasih, kepada Pemerintah Solomon Island,Vanuatu,PNG,Kaledonia Baru,Fiji, Tokoh Gereja, Tokoh Adat,NGO sera seluruh rakyat Malanesia dan Negara-Negara Anggota PIF di seluruh kawasan Pasific,  atas Pengakuan status bangsa papua di MSG dan PIF.
5. Papua Barat “Zona Darurat MILITER” Pemerintah Republik Indonesia Segera Tarik Militer dari Tanah Papua.

Rakyat West Papua tetap bersatu dan saling mendukung dalam setiap kemajuan perjuangan, dan yang paling penting, tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan upaya pengalihan melalui berbagai macam kebijakan dan manipulasi isu oleh penguasa kolonial Indonesia bersama semua agen-agennya di West Papua.

Demikian atas pernyataan sikap Politik  dan dukunganya semoga Tuhan Allah Bangsa Papua Terus menyertai kita dalam perjuangan bangsa papua.

Mimika West Papua, 22 September 2015

“Kita Harus Mengakhiri”

Lembaga Politik Bangsa Papua

Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRDM

ABIHUT DEGEY

Ket.PRD Mimika