Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika, Steven Hitlay ditangkap oleh pasukan Kepolisian Resort (Polres) Mimika, Selasa (5/4). Tak hanya itu, sejumlah anggota KNPB bersama warga sipil lainnya juga dianiaya aparat Polisi setempat. Steven, Ketua KNPB, sesaat sebelum aksi penangkapan tersebut, menjelaskan pihaknya menggelar doa pemulihan bangsa Papua di Gereja GKII Golgota Kompleks Satuan Perumahan (SP) XIII Distrik Iwaka Timika Papua, Selasa pagi. Acara doa bersama itu dimulai sejak pukul 08.00 pagi. “Kami berdoa sekaligus mendukung ULMWP, Papua menjadi keanggotaan penuh di Forum MSG,” jelas seorang warga yang dihubungi media ini. Ia juga membenarkan, ketika doa tersebut berlangsung, pihak Kepolisian setempat menangkap ketua KNPB, Steven Hitlay, serta menyiksa warga Papua yang ikut mendoakan harapan orang Papua tersebut. “Jadi kami sedang doa, begini polisi dengan tentara mereka masuk pakai kendaraan lengkap, bersenjata lengkap seperti mau ikut perang,” lanjutnya.
Aksi kepolisian ini tak hanya membubarkan masa, namun juga merusak sejumlah atribut, diantaranya, Bendera KNPB, Bendera negara-negara Pasifik (Fiji, Vanuatu, Kanaki, PNG, Salomon Island). “Mereka kasi turun spanduk-spanduk dan bendera. Waktu saya dipukul dan disiksa, saya lihat spanduk bertulisan :Rakyat Papua mendukung ULMWP, juga disobek. Jadi mereka brutal dan bawa pergi Steven,” tambahnya menutup perbincangan via ponsel selulernya. Sumber lain melapor, tindakan tersebut dilakukan militer gabungan. “Tidak hanya polisi, tapi juga tentara dan Brimob juga ikut turun dengan senjata lengkap. Saya pikir tidak ada perang. Tapi kami mengerti saja. Sejak dulu, Indonesia bunuh orang Papua banyak, sampai detik ini,” pesan salah satu saksi mata. Sumber lain dari lapangan menyebutkan, pelaku kekerasan dan tindakan brutal itu didalangi oleh aparat kepolisian (Polres) Mimika, Aparat Satuan Detasemen Khusus (Densus) 88 yang ditugaskan Polda Papua di Timika, aparat Militer TNI dari Kesatuan Kodim setempat, serta sejumlah Kopasus dan Preman Intelijen bersenjata.
Atas tindakan tersebut, sejumlah warga dan simpatisan menyayangkan sikap brutal militer tersebut. “Tidak ada undang-undang yang jelas di negara ini. Tidak ada demokrasi di sini, padahal kami ingin berdoa dan menyampaikan aspirasi sebagai Rakyat Papua. Kalau tidak ada kompromi demokrasi, sampai kapan negara Indonesia diakui sebagai negara berdemokrasi dalam bangsa dan negara yang baik?” tanya salah satu Aktivis KNPB ketika dihubungi media ini.
Info lain menyebutkan, sebelumnya, Badan Pengurus Komite nasional Papua Barat KNPB telah menyurati atau telah memberikan surat pemberitahuan kepada Pihak Keamanan TNI,POLRI serta Pimpinan Gereja Atau Kelasis GKII. Surat tersebut ditandatangani oleh PRD dan KNPB. Surat Pemeritahuan tersebut soal pemberitahuan “Doa bangsa Papua”. Sayangnya, pihak Keamanan masih mengirim surat keberatan, maka, Badan pengurus KNPB Timika bersama pimpinan gereja serta Beberapa Kepala suku di YUWAKA mendatangi Kepolisian dan berbicara dengan pihak kepolisian di KAPOLRES Kuala kencana dan saat bertemu dengan pihak keamanan KAPOLSEK Mimika bersama Jajarannya meminta untuk untuk segera stop kegiatan yang di selenggarakan di Halaman Gereja GKII Golgota, sebab Gereja adalah tempat beribadah Namun. Walau sudah diketahui, kegiatan di Gereja itu adalah “DOA”. Melihat hal itu, Pimpinan Gereja Setempat bersama kelasis dengan tegas mengungkapkan “kami tidak bisa melarang kegiatan umat TUHAN yang akan diselenggarakan di tempat tersebut dan kami merasa takut kalau Umat kami tidak datang ikut ibadah kedepan. Kami tidak berani untuk membubarkan mereka”, tutur pdt setempat dan Klasis GKII.
Situasi yang dilakukan Aparat Gabungan tentu hanya meresahkan warga Papua dimana-mana, khususnya yang ada di Timika. Matinya ruang Demokrasi bagi orang Papua di tanah leluhur mereka yang dilakukan oleh Aparat Indonesia, terkesan hanya sebagai upaya Design Negara untuk mempercepat pemunahan Orang Asli Papua. Indikasi jelas saat ini, ketika Bangsa Papua ingin berdoa tentang nasip Bangsa mereka dan mendoakan dukung dunia terhadap Orang Asli Papua pun dibubarkan oleh Negara melalui TNI dan Polri.
by: KSKTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar